Sumbar.Padang.Infosatelitnews.com–Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan kesiapannya untuk mengkaji usulan pembangunan jalan alternatif penghubung antara Kabupaten Padangpariaman dengan Kota Padangpanjang. Jalan ini juga akan menjadi alternatif bagi pengendara yang ingin menuju Bukittinggi.
Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berasal dari 3 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang Panjang, secara bersama-sama mengusulkan pembangunan jalan alternatif melintasi Lembah Anai, yang menghubungkan Kecamatan 2×11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dengan Kota Padang Panjang.
“Jadi ini bukan jalur baru, tapi jalur lama yang kita coba hidupkan kembali dengan panjang lebih kurang 7 kilometer,” jelas Nurmai Nazar Dt. Tan Rajo Lelo, salah seorang Pengurus KAN Nagari Gunung Kota Padang Panjang, saat audiensi dengan Gubernur Sumbar di ruang rapat Kantor Gubernur Sumbar, Jumat (31/5/2024).
Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gunuang Kota Padang Panjang, KAN Nagari Guguak Kecamatan 2X11 Kayu Tanam dan KAN Nagari Anduriang Kabupaten Padang Pariaman, menyampaikan kepada Gubernur Sumbar, bahwa jalan yang diusulkan tersebut, pada zaman penjajahan juga sudah dimanfaatkan sebagai jalur transportasi utama masyarakat Kayu Tanam menuju Kota Padang Panjang dan sebaliknya untuk mengangkut barang dagangan menggunakan kuda beban.
“InsyaAllah semua ( di masing-masing nagari) sudah sepakat dan siap mendukung pemerintah dalam proses pembangunan nantinya,” ungkap Nurmai Nazar Dt. Tan Rajo Lelo
Atas dasar itu, pihaknya berharap usulan tersebut dapat diterima pemerintah sebagai salah satu solusi untuk penyangga jalan nasional di kawasan Lembah Anai yang rawan bencana.
“Usulan ini patut kita pertimbangkan, untuk antisipasi jika sewaktu-waktu jalan Lembah Anai tidak bisa dilalui,” tanggap Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar).
Mahyeldi menyampaikan bahwa potensi aktifasi kembali jalur tersebut cukup besar, mengingat hingga sekarang belum ada jalan alternatif penghubung kedua daerah tersebut, selain jalan nasional via Lembah Anai yang rawan bencana.
Sebagai langkah awal, Mahyeldi menyarankan Kepala Dinas PU Kota Padang Panjang untuk menentukan titik koordinat jalan yang direncanakan, mengingat di sekitar daerah tersebut merupakan kawasan hutan lindung dan hutan margasatwa, sehingga perizinannya bisa segera diurus ke kementerian terkait.
Termasuk pembiayaannya, jika kita belum mampu, itu akan kita usulkan ke Pemerintah Pusat,” terang Mahyeldi.
Turut menghadiri pertemuan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozawardi.
Kepala Dinas BMCKTR, Era Sukma Munaf; Kepala Bappeda, Medi Iswandi dan Kepala Dinas PU Kota Padang Panjang. Hs