Sumbar Limapuluh Kota, Infosatelitnews.com– – Baru siap dikerjakan proyek Jalan Nasional proyek dibawah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang pada paket pekerjaan rekontruksi jalan provinsi di ruas jalan BTS Kota Payakumbuh – Sitangkai (P.044) di Kabupaten Limapuluh Kota – Kabupaten Tanah Datar sudah banyak yang merengkah (retak).

Proyek yang menghabiskan anggaran Rp 3M lebih ini akan menambah catatan hitam di Dinas PUTR Sumbar. Pasalnya proyek dari APBD Provinsi menuai sorotan masyarakat.

Pasalnya anggaran yang digelontarkan namun hasil pekerjaanya tidak memuaskan,ungkap salah satu warga setempat.

Retaknya jalan tersebut dugaan kurang nya pemadatan dari awal pekerjaan dan diduga lemahnya pengawasan dilapangan.

Hasil penyelusuran media ini di berapa titik ditemukan retak lari dari sambungan Tulangan Waremes, terlihat banyak ditemukan retak retak dari hasil pekerjaan pelaksana dari PT.Sandewa Karya Tama seperti adanya bekas tambal sulam.

Memiriskan retaknya proyek yang baru siap itu sampai kedasar lantai coran diduga kurang vulume pekerjaan dan pemadantan dari awal .

Proyek ini dalam pengawasan PT Laras Sembada – PT Civarligma Engineering – CV Majasha Kencana Agung (KSO)

“Rengkahan tersebut dibiarkan begitu saja, belum ada tanda-tanda perbaikan, karena sudah lebih seminggu ini pekerjaan dikabarkan selesai”, terang salah seorang warga Sitangkai.

Safrigon Daduk Cinto Kayo selaku DPP Lembaga MT-AB memberkan retaknya jalan yang baru siap ini,
karena kurangnya pengawasan sehingga pekerja bekerja sesuka hati, seperti menumpuk batu mangga dibawah plastik kemudian tidak dilakukannya pemadatan sebelum pengecoran dan lainnya yang bisa menyebabkan keretakan

Namun pekerjaan sekarang tentu dalam pengawasan pelaksaksana  dan dalam pemeliharaanya.

Diterimanya proyek begini oleh pemilik tentu kita pertanyakan proyek baru serah terima retak retak tentu menyalahi aturan dan kita minta BPKP untuk meriksa proyek ini adakah indikasi korupsinya

Dalam pelaksanaan jika memang ada indikasi kelalaian rekanan dan pihak pengawas dari dinas terkait ini akan menjadi catatan hitam penggunaan uang rakyat”, ucapnya.

Selanjutnya Mario Syah Johan dari Komisi IV DPRD Sumbar juga mengatakan kepada awak media ” Intinya kita minta semua kegiatan yang berasal dari dana APBN dan APBD harus sesuai spek, dan kita minta kepada masyarakat, DPRD, maupun Wartawan agar proaktif mengawasi semua kegiatan yang ada di Sumbar.

Sutomo selaku pelaksana  PT Sadewa Karya Tama menjawab konfirmasi media ini via telpon (09/12/21) malam, bahwa pekerjaan seperti itu, biasa saja kalau retak-retak, itu karena memuai, nantik yang retak itu akan di KIA, selagi masih dikerjakan itu akan diperbaiki kembali, pihak PU pun sudah tau”, jawabnya.

Retak-retak memang sudah terpantau oleh media ini saat pekerjaan tersebut masih berlangsung, dan dianggap biasa oleh kontraktor.

Tapi sayangnya hingga pekerjaan selesai dan tak ada aktivitas lagi di lokasi belum juga ada tanda-tanda diperbaiki.Tim /hs